Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali dalam pengendalian terhadap limbah industri serta
fungsi pengawasan dan pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali terhadap Lingkungan Industri. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan yaitu dataPrimer dan data sekunder. Sumber data yang dipergunakan adalah sumber Data Primer dan Sumber Sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yaitu dengan Wawancara dan studi kepustakaan dan cyber media. Analisis data mempergunakan Teknik Analisis Kualitatif Model Interaktif. 
Berdasar hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, dalam hal Pengendalian Limbah industri diimplementasikan dengan Pemberian Izin Lingkungan. Di Kabupaten Boyolali telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari proses kewajiban penyusunan dokumen lingkungan AMDAL atau UKL-UPL, mekanisme penyusunan dan penilaian dokumen lingkungan hidup sampai dengan pengajuan dan penerbitan izin lingkungan dan dilengkapi dengan izin PPLH yang dibutuhkan Kewenangan dalam penerbitan izin lingkungan dilakukan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu  (BPMPT) atas nama Bupati  Boyolali yang berfungsi sebagai dasar pengajuan izin usaha, sedangkan untuk izin PPLH diterbitkan oleh Bupati atas rekomendasi Kepala DLH Kabupaten Boyolali yang berfungsi sebagai legalitas untuk pengolahan limbah pada tahap operasional. Implementasi Pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pemegang izin lingkungan dan izin PPLH oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali belum efektif, hal ini didasarakan pada masih banyaknya kegiatan usaha menengah dan kecil yang belum mengelola limbahnya dengan memenuhi Baku Mutu limbah yang disyaratkan yang diikuti dengan penjatuhan sanksi administrasi yang mampu memaksa pelaku usaha mentaati peraturan perundang- undangan.
Penegakan Hukum oleh Bidang Kepatuhan hukum berupa penjatuhan sanksi administrasi atas ketidakpatuhan dengan cara teguran dan peringatan untuk memenuhi kewajiban disertai pembinaan, sedangkan penegakan hukum untuk aduan dari masyarakat hanya dilakukan peran sebagai mediator dalam proses mediasi antara masyarakat dengan pelaku usaha

Kata kunci : PENGENDALIAN LIMBAH INDUSTRI, TUGAS DAN FUNGSI