Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penodaan agama melalui media elektronik di Indonesia dan mengetahui bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menerapkan hukum tindak pidana penodaan agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber penelitian ini diambil dari bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan atau studi dokumen. Semua bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan metode sologisme menggunakan pola pikir deduktif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) pengaturan hukum Indonesia tindak pidana penodaan agama dalam KUHP diatur pada Pasal 156a yang merupakan penambahan pasal dari Penetapan Presiden No.1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, selain dalam KUHP tindak pidana penodaan agama diatur pada pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto 19 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan (2) Implementasi Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum diterapkan secara baik dan efektif akibat beberapa faktor, yang salah satunya adanya kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pada pelaku tindak pidana penodaan agama.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penodaan Agama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik