Masalah kemiskinan masih menjadi masalah serius yang sampai saat ini belum bisa  diselesaikan  dengan  baik.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dari  data-data rumah tangga yang tercatat oleh BPS. Kemudian data tersebut diolah menjadi Basis  Data  Terpadu  yang  dikenal  dengan  Sistem  Pemutakhiran  Basis  Data Terpadu Tahun 2015. Dengan adanya sistem Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015 permasalahan tentang pembagian subsidi listrik yang tidak tepat sasaran dapat diatasi sedikit demi sedikit. Selain itu Pemerintah menerima pengajuan pengaduan subsidi listrik bagi masyarakat yang membutuhkan dan belum termasuk dalam Data Terpadu.

Tujuan  dari pengamatan  ini  adalah  untuk  mengetahui  Penerapan  Sistem Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015 Sebagai Sarana Pengaduan Subsidi Listrik di Kabupaten Klaten. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan jenis pengamatan deskriptif kualitatif di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan  Daerah  (BAPPEDA)  Kabupaten  Klaten.  Teknik  pengumpulan data yang digunakan penulis dalam pengamatan yaitu wawancara, observasi, perekaman, serta mengkaji dokumen dan arsip. Landasan teori yang digunakan yaitu yang berhubungan dengan sistem, Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015, sistem pengaduan dan juga subsidi listrik.

Berdasarkan pengamatan di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Klaten dapat diperoleh hasil yaitu tentang penggunaan sistem Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015 yang diolah melalui Microsoft Excel. Sistem pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015 digunakan untuk mengetahui data-data masyarakat secara detail yang kemudian bisa diketahui layak atau tidak masyarakat tersebut memperoleh subsidi listrik.   Masyarakat   yang   berhak   menerima   subsidi   listrik   adalah   seluruh masyarakat dengan daya terpasang 450 VA dan sebagian masyarakat dengan daya terpasang 900 VA.

Berdasarkan hasil pengamatan dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan sistem Pemutakhiran Basis Data Terpadu Tahun 2015 sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang terkait dengan permasalahan tersebut. Kerjasama Perangkat Desa dalam menangani pengajuan pengaduan subsidi masih kurang maksimal. Sehingga prosesnya pun menjadi terhambat dan mengakibatkan data menumpuk di Kantor Kecamatan.