Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran 2018 dalam telaah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Salatiga terhadap APBD pada tahun anggaran 2018.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat diskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan pihak terkait yang diteliti. Sumber data sekunder adalah kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel dan bahan dari internet serta sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan menuju langsung ke objek penelitian dan studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Salatiga terhadap APBD pada tahun anggaran 2018 telah berjalan sesuai norma yang berlaku akan tetapi penggunaannya belum berjalan maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap APBD, DPRD Kota Salatiga mengalami berbagai hambatan.

Kata Kunci : Fungsi Pengawasan, APBD, DPRD, Pemerintahan Daerah