Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai apa yang menjadi pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstistusi dalam menilai alat bukti elektronik berwujud CCTV serta nilai dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik berwujud CCTV pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan statue approach dan pendekatan case approach. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah menggunakan penalaran hukum dengan metode deduktif. Alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang diakui dan ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 secara tidak langsung menjelaskan alat bukti elektronik, khususnya yang berwujud penyadapan termasuk didalamnya perekaman harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan atas permintaan aparat penegak hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Hal ini menimbulkan permasalahan terhadap kekuatan dan nilai pembuktian alat bukti elektronik yang berwujud perekaman yang diperoleh menggunakan CCTV dalam proses penegakan hukum. Kata Kunci : Alat bukti elektronik, CCTV