Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Selain itu, juga mengkaji tentang konstruksi ideal politik hukum hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa.
Penelitian ini adalah penelitian hukum. Sifat penelitian preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. 
Hasil penelitian menjelaskan bahwa: Pertama, Politik hukum hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan bahwa Pemerintah Desa memiliki posisi yang sangat vital dan strategis. Posisi ini sekaligus memberikan beban berat kepada Pemerintah Desa untuk mengurus hal-hal yang sifatnya administratif dalam pengelolaan keuangan Desa. Kedua, Konstruksi ideal politik hukum hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa adalah melimpahkan kewenangan Pemerintah Desa yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya administratif kepada Kecamatan. Sehingga Pemerintah Desa cukup menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta laporan realisasi anggaran secara sederhana, yang selanjutnya secara detail dan teknis administratif diselesaikan oleh Kecamatan.
Implikasi dari politik hukum yang berjalan saat ini adalah mengancam eksistensi otonomi Desa, karena hal-hal yang sifatnya administratif dalam pengelolaan keuangan Desa akan mengekang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sehingga perlu pelimpahan kewenangan hal-hal yang sifatnya administratif kepada Kecamatan. Selain itu, pelimpahan ini sebagai bentuk optimalisasi peran Kecamatan yang bukan hanya menjadi alter ego dari Bupati/Walikota.

Kata kunci: politik hukum, hubungan kewenangan, keuangan desa, konstruksi ideal