AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh karakteristik pemerintah  daerah  yaitu    PAD,  ukuran  legislatif, tingkat  ketergantungan,  dan opini audit terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia. Sampel penelitian   adalah pemerintah daerah kabupaten  /  kota  di  Indonesia  tahun  2018  yang  telah  memenuhi  kriteria. Pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan pengujian menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan 286 pemda yaitu  sebesar70,66%. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa variabel PAD dan ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD, sedangkan tingkat  ketergantungan dan  opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.Kata  kunci:  PAD;  ukuran  legislatif;  tingkat  ketergantungan;  opini  audit; pengungkapan wajib LKPD.