Artikel ini mengkaji permasalahan tentang apakah perlindungan pekerja alih daya atau outsourcing di Indonesia sudah sesuai dan sudah dapat mewujudkan kesejahteraan  bagi  pekerja  alih  daya  atau  outsourcing.  Penelitian  ini  adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal bersifat preskiptif dan terapan. Jenis data primer dan sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah dengan metode logika deduktif pengajuan premis mayor   selaku aturan hukum yang berlaku dan premis minor yang merupakan fakta hukum sehingga ditarik konklusi atau kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan terhadap pekreja alih daya atau outsourcing sesuai dengan undang undang yang berlaku yaitu Undang Undang  No  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  akan  tetapi  dalam  pelaksanaan system kerja outsourcing lebih banyak merugikan pekerja outsourcing atau alih daya dikarenakan ketidakpastian dalam halk kelanjutan pekerjaan dan terjadi kesenjangan antara pekerja tetap dengan pekerja alih daya atau outsourcing. Sebagai contoh dari permasalahan kontrak kerja sampai dengan permasalahan upah yang diterima oleh pekerja alih daya masih sangat jauh dari upah yang diterima oleh pekerja tetap. Hal tersebut  terjadi  perusahaan  jasa  outsourcing  dianggap  kurang  memperhatikan pekerja alih daya, dianggap kurang memperhatiakan karena perusahaan penyalur pekerja alih daya terkesan “lepas tangan” apabila pekerja telah di salurkan kepada perusahaan pencari jasa pekerja tersebut.

Kata        kunci  :  pekerja alih daya,Outsourcing, Ketenagakerjaan.