Penelitian ini membahas mengenai upaya penguatan peran pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana. Penguatan peran pemerintah  daerah ini juga turut mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya.  

    Penelitian ini berjenis sosiolegal dengan sifat dan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan terdiri atas dua, yaitu primer yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan sekunder dengan kajian pustaka terhadap aturan dan penelitian terdahulu. Data kemudian diolah secara kualitatif dan juga turut memperhatikan validitas data dengan melibatkan pandangan lain dari LSM dan juga masyarakat.  

    Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang telah merumuskan peran-peran pra bencana bagi pemerintah daerah, tetapi untuk membentuk kesiapsiagaan masyarakat pada tahap pra bencana harus dilakukan penguatan peran pemerintah daerah menggunakan lima dimensi yang dikemukakan oleh Deborah Eade, yaitu organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur, anggaran, dan kerja sama. Peran yang selama ini telah dijalankan oleh pemerintah daerah pada tahap pra bencana mengalami beberapa hambatan pada anggaran dan kesadaran masyarakat.