SAKTIA LESAN DIANASARI, S321902010, 2021, “Kepastian Pengembalian Investasi dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Akibat dari Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah dengan Menggunakan Dana Talangan Badan Usaha Jalan Tol”, Tesis: Program Magister Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

            Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Proyek Strategis Nasional jo. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Proyek Strategis Nasional terkait penggunaan dana talangan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk proses pengadaan tanah dan untuk menganalisis kepastian pengembalian investasi dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) akibat penggunaan Dana Talangan BUJT untuk proses pengadaan tanah, serta dapat memberikan rekomendasi untuk menetapkan suatu kebijakan sebagai solusi penyelesaian masalah terkait hal tersebut.

            Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris atau Nondoktrinal yang dilakukan dengan pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan di lapangan (observasi) kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen observasi dan studi kepustakaan.

            Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Proyek Strategis Nasional jo. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Proyek Strategis Nasional terkait penggunaan dana talangan BUJT cukup efektif untuk mempercepat proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, namun demikian masih meninggalkan persoalan mengenai kepastian hukum pengembalian dana talangan dari Pemerintah kepada BUJT, yaitu tidak diaturnya batasan jangka waktu pengembalian dana talangan BUJT sehingga berdampak pada ketidakpastian pengembalian investasi BUJT yang terdapat pada PPJT.

            Ditinjau dari sisi kepastian pengembalian investasi, peraturan terbaru terkait pengembalian dana talangan tanah dari Pemerintah belum sepenuhnya menjamin kepastian pengembalian investasi yang telah dikeluarkan oleh BUJT. Dalam pelaksanaannya, seharusnya ditindaklanjuti dengan pembuatan Standar Operasi Prosedur dari Kementrian Keuangan Cq. Lembaga Manajement Aset Negara, yang diatur detail untuk menjamin kepastian pengembalian investasi yang telah dikeluarkan oleh BUJT, karena biaya investasi tersebut menjadi salah satu hal yang mengikat dan telah disepakati yang tertuang dalam PPJT antara Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dengan BUJT.