Penelitian ini bertujuan mengetahui pertanggungjawaban pidana pengedar dan penyalahguna narkotika melalui Jasa Pengiriman Barang. Selain itu juga untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana narkotika berupa paket narkotika melalui jasa pengiriman barang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan permasalahan dengan teori yang diperoleh dari lapangan dan merangkainya dengan menggunakan rangkaian kata atau kalimat terhadap data. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi para sindikat narkoba harus mempertimbangkan jenis dan golongan narkoba yang disalahgunakan. Pengaturan tentang tindak pidana narkotika terhadap pengedar dan penyalahguna termuat dalam Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 Undang-Undang Narkotika digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan kepemilikan narkotika Sedangkan, Pasal 127 khusus untuk menjerat pelaku kejahatan kepemilikan narkotika untuk dikonsumsi yang disebut penyalah guna narkotika. Dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus tindak pidana narkotika dalam Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN.Krg dibuktikan melalui unsur-unsur dalam pasal dakwaan primer dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa telah terbukti bersalah maka hakim akan menjatuhkan hukuman pidana sesuai dengan pasal tersebut.

Kata Kunci : Pengedar Narkotika; Penyalahguna Narkotika; Jasa Pengiriman Barang; Pertanggungjawaban Pidana.