Penulisan hukum ini bertujuan mendeskripsikan dan mengkaji mengenai permasalahan implikasi yuridis penerbitan covernote dalam perjanjian kredit antara nasabah dan bank dengan pembebanan hak tanggungan berupa arti penting penerbitan covernote dalam perjanjian kredit antara nasabah dan bank dan akibat hukum penerbitan covernote kaitannya dengan pembebanan hak tanggungan tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif silogisme.

Hasil penelitian dan kajian pembahasan terhadap rumusan masalah pertama menunjukkan bahwa covernote merupakan surat keterangan yang dibuat notaris berdasarkan fakta dari perbuatan hukum yang sedang dilakukan notaris tersebut sehingga covernote hanya berupa pernyataan sepihak dari notaris dan tidak memiliki kekuatan mengikat para pihak. Pencairan kredit dilakukan karena adanya kepercayaan dari masing-masing pihak dan covernote merupakan bentuk kepercayaan debitur dan kreditur kepada notaris sebagai pejabat publik. Hasil pembahasan terhadap rumusan masalah kedua yaitu dengan tidak diaturnya penerbitan covernote dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka penerbitan covernote berlaku hukum secara umum baik secara perdata maupun pidana. Dalam hal ini, covernote tidak berupa akta sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna namun dalam penerbitannya memerlukan perhatian dan sikap waspada dari notaris. Covernote bukan merupakan surat sakti dalam pencairan kredit sehingga covernote tidak dapat dijadikan acuan dalam pencairan kredit, dan bukan merupakan jaminan dalam kredit.