Korupsi merupakan suatu tindakan yang mana kegiatan tersebut dapat merugikan keuangan Negara hanya untuk mementingkan diri sendiri dan kelompok. Kegiatan otonomi yang semula direncanakan oleh pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri tetapi malah disalahgunakan oleh pemegang jabatan publik untuk melakukan tindakan korupsi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis terkait pengaruh kinerja keuangan yang dipresentasikan dengan rasio kemandirian, rasio belanja operasi, dan rasio pertumbuhan.

Sampel yang digunakan berjumlah 73 pemerintah daerah yang tersebar di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah tahun anggaran 2018-2020. Dua Provinsi tersebut merupakan kategori terbanyak ditemukan tindak pidana korupsi. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penelitian kali ini menggunakan analisis statistik deskriptif serta untuk menguji hipotesis dilakukan dengan metode regresi linier berganda.

Dalam hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan terkait bahwa variabel keuangan yang diproksikan dengan rasio kemandirian terdapat pengaruh positif signifikan terhadap tingkat korupsi, rasio belanja operasi tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi, serta rasio pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.