MUHAMMAD FAZA ABYAN NAUFAL, S352008025, 2022. ASPEK KEADILAN DALAM PENILAIAN GANTI KERUGIAN YANG DILAKUKAN LEMBAGA PENILAI PERTANAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian dan kajian ini bertujuan (1) untuk menganalisis dan mengkaji proses pelaksanaan ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Klaten menurut Peraturan Perundang-undangan, dan (2) untuk mengidentifikasi serta menganalisis kesesuaian asas keadilan dalam pelaksanaan ganti kerugian penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terkait pengadaan lahan jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Klaten. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan secara Normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang dipergunakan adalah Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim; dan Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Analisa data yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Dari hasil penelitian dan kajian Proses pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Klaten dalam pelaksanaannya belum sesuai sepenuhnya dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu dengan empat tahapan, yakni: Pertama, tahap perencanaan; Kedua, tahap persiapan; Ketiga, pelaksanaan pengadaan tanah; Keempat, penyerahan hasil. Berdasarkan hasil penelitian dengan mengkonfirmasi data di Kantor ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten yang dikaitkan dengan teori analisis biaya dan manfaat, keadilan, dan perlindungan hukum maka masih terdapat ketidaksesuaian dengan makna keadilan Pancasila.