Implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di beberapa daerah di Jawa Tengah berbeda-beda. Padahal landasan peraturan daerah kabupaten/kota itu sama, yaitu berasal dari peraturan daerah provinsi maupun peraturan lain yang masih relevan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pokok-pokok yang diatur dalam perda di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah, serta mengetahui persamaan dan perbedaan tiap peraturan. Pada penelitian ini terdapat 7 aspek untuk melihat isi suatu kebijakan, yakni dasar pertimbangan pembentukan perda, manfaat adanya perda, perubahan yang diinginkan dari adanya perda, posisi pengambil perda tersebut (siapa yang membuat dan menandatangani), pelaksana kebijakan perda, sumber daya kebijakan perda, dan sanksi dan penghargaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis data sekunder dan dengan dukungan data kuantitatif. Sumber data berasal dari data sekunder, yakni berupa arsip peraturan daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi arsip. Peneliti menganalisis kebijakan peraturan daerah menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan pokok-pokok yang diatur dalam peraturan daerah pengelolaan sampah di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah lebih banyak ditemukan persamaannya dibandingkan perbedaannya. Dari 7 aspek dengan beberapa poin turunan yang dianalisis, hanya 4 poin yang berbeda, yakni aspek sumber daya kebijakan poin jenis sampah, pembiayaan, teknologi, dan aspek penghargaan. Pengelolaan sampah dilakukan dengan 3R (reduce, reuse, dan recycle), dimana sudah sesuai dengan indikator pengelolaan sampah berkelanjutan yang ada dalam bagian SDGs.