AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum pidana Indonesia mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI), serta apakah penegakan hukum yang telah dilakukan untuk mengatasi tindak pidana pemalsuan dokumen dalam proses pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI)...

AbstrakTujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui mengenai kesesuaian pertimbangan hakim yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP  dalam perkara tindak pidana asusila terhadap anak  serta kesesuaian Penuntut Umum dalam memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan ke Pengadilan...

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganilisis konsep prinsip non diskriminasi dalam sistem World Trade Organization, serta penerapan prinsip non diskriminasi terhadap kasus DS406 = Clove Cigarette. Jenis Penelitian hukum ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif guna mendeskripsikan konsep non-diskriminasi terhadap produk...

AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja khususnya benar tidaknya efisiensi sebagai alasan PHK oleh PT Shell Indonesia dan besar kompensasi yang diterima pekerja tersebut. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan...

AbstrakPenelitian skripsi ini mengkaji permasalahan hukum, yaitu, pertama, bagaimana penerapan presidential threshold dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di Indonesia dari segi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan implikasi dari penerapan presidential threshold tersebut dalam periode pemerintahan terdahulu. Kedua, bagaimana...

AbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahuikekuatan hukum asas kekuatan mengikat dalam kontrak waralaba yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, mengetahuibentuk perlindungan hukum franchisee dalam kontrak waralaba yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42...

AbstrakLingkungan hidup yang baik merupakan hak seluruh warga Negara Indonesia seperti yang telah diamanatkan didalam konstitusi Indonesia. Asas otonomi daerah yang dianut didalam sistem pemerintahan memberikan kewenangan tiap daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya dalam hal ini adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara...

AbstrakPenelitian ini adalah mengenai Analisis Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 24/PUU-XII/2014. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak dalam pencabutan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang tentang Pemilihan  Umum  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah....

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pencegahan pencemaran laut Pulau Belitung akibat penggunaan Kapal Isap Produksi (KIP) dalam melakukan kegiatan penambangan serta megetahui apakah peraturan perundang-undangan sudah memadai untuk mencegah pencemaran laut Pulau Belitung akibat penggunaan Kapal Isap Produksi (KIP) dalam...

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pengembalian berkas perkara dari penuntut umum ke penyidik berdasar dengan Pasal 138 ayat (2) dan mengetahui permasalahan dalam pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik.Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal yang...