Daftar Dokumen Berdasarkan Fakultas | UNS Institutional Repository

KORUPSI

Kajian Terhadap Penerapan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Pengadilan Tinggi Medan Dalam Kasus Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam Di Nias ( S

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Kajian Terhadap Penerapan Kajian Terhadap Penerapan Pasal 3 Undang – Undan Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Pengadilan Tinggi Medan Dalam Kasus Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam Di Nias ( Studi Putusan...

Evie Hanavia

Skripsi

Surakarta-F.Hukum-2014

PANITIA PENGAWAS PEMILU

Pengawasan kampanye di ruang publik oleh panitia pengawas pemilu (PANWASLU) berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan d

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan pelaksanaan kampanye di ruang publik oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman dan hambatan-hambatan yang dihadapi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman dalam menerapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 khususnya pelanggaran kampanye di ruang publik...

Retno Handayani

Skripsi

Surakarta-F. Hukum-2014

SURAT PALSU

Tinjauan Argumentasi Hukum Hakim Menyatakan Dakwaan Terbukti Tetapi Bukan Merupakan Tindak Pidana Dengan Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Surat Palsu (Studi Putusan Nomer:173/Pid.B/2013/Pn.Amt).

ABSTRAK Ridhwan Chandra Jaya. E0009287. TINJAUAN ARGUMENTASI HUKUM HAKIM MENYATAKAN DAKWAAN TERBUKTI TETAPI BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA DENGAN MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA SURAT PALSU (Studi Putusan nomer:173/Pid.B/2013/PN.Amt). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi dan argumentasi hukum...

Ridhwan Chandra Jaya

Skripsi

Surakarta-F. Hukum-2014

KAMPANYE

Implementasi Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengontrol Tayangan Televisi Terkait Kampanye Partai Politik Menjelang Pemilu Ditinjau Dari Prinsip Kebebasan Berekspresi (Studi Kpid Daerah Istimewa Yogyakarta)

Indira Acintya Hapsari

Skripsi

Surakarta-F. Hukum-2014

kasasi

Pengajuan Kasasi Terdakwa Atas Dasar Judex Facti Tidak Menerapkan Hukum Pembuktian Perhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Dalam Perkara Korupsi Dan Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1454 K/Pid.Sus/2011)

ABSTRAK Dwi Adi Utomo. 2014. E0010122. PENGAJUAN KASASI TERDAKWA ATAS DASAR JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN PERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA DALAM PERKARA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1454 K/PID.SUS/2011). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian...

Dwi Adi Utomo

Skripsi

Surakarta-F. Hukum-2014

PERLINDUNGAN PEKERJA

Aspek Yuridis Tindakan Merumahkan Pekerja Perempuan Yang Sedang Hamil Dengan Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pt.Jogja Tugu Trans)

ABSTRAK Amastassia Louise Elok Lupita Sari. E0010024. 2014. ASPEK YURIDIS TINDAKAN MERUMAHKAN PEKERJA PEREMPUAN YANG SEDANG HAMIL DENGAN BERLAKUNYA UNDANG –UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus PT Jogja Tugu Trans) Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk...

Amastassia Louise Elok Lupita Sari

Skripsi

Surakarta-F. Hukum-2014

kasasi

Tinjauan Yuridis Alasan Permohonan Kasasi Oleh Terpidana Gayus Halomoan Partahanan Tambunan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1198 K/Pid.Sus/2011)

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis tentang ketentuan dalam perundang-undangan maupun kaidah hukum terkait alasan perngajuan permohonan kasasi yang diajukan oleh terpidana Gayus Halomoan Partahanan Tambunan. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum doctrinal (doctrinal research) karena obyek kajian penelitian ini...

Heru Irawan

Skripsi

Surakarta-F. Hukum-2014

UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Promosi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Perumahan Sebagai Salah Satu Sarana Pemasaran Kepada Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukim

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan cara promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha perumahan kepada konsumen perumahan dan untuk mengetahui kesesuaian bentuk dan cara promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha perumahan kepada konsumen perumahan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan...

Aditya Rizki Dharmawan

Skripsi

Surakarta-F. Hukum-2014

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Analisis Kebijakan Pergantian Antar Waktu Partai Politik Terhadap Anggota Dprd Kota Surakarta Dalam Undangundang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Mpr, Dpr, Dpd, Dan Dprd

Pergantian antar waktu anggota Legislatif Daerah (DPRD), pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dengan sistem penempatan anggota legislatif itu sendiri, Fenomena pergantian antar waktu oleh partai politik ini sering kali menimbulkan rasa ketidakadilan menyangkut kebebasan berpendapat, khususnya oleh salah satu pihak (umumnya adalah mereka yang...

Zulfikar Suryo Waskito

Skripsi

Surakarta-F. Hukum-2014

kasasi

Upaya Hukum Terdakwa Menolak Eksekusi Kejaksaan Atas Putusan Mahkamah Agung Yang Tidak Mencantumkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf (K) Kuhap (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 37/Pdt.P/2012/Pn.Ab Tentang Penetapan Akta Non Eksekutorial Atas Putusan M

ABSTRAK Yolanda Rahma Alviotika. E0010362. 2014. UPAYA HUKUM TERDAKWA MENOLAK EKSEKUSI KEJAKSAAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG TIDAK MENCANTUMKAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF (k) KUHAP (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 37/Pdt.P/2012/PN.AN Tentang Penetapan Akta Non Eksekutorial Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 161/K/Pid.Sus/2012)....

Yolanda Rahma Alviotika

Skripsi

Surakarta-F. Hukum-2014

Daftar Dokumen Fakultas ( FakFakultas )

Kajian Terhadap Penerapan Pasal 3 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Pengadilan Tinggi Medan Dalam Kasus Korupsi Dana Bantuan Bencana Alam Di Nias ( S

Pengawasan kampanye di ruang publik oleh panitia pengawas pemilu (PANWASLU) berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan kampanye pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan d

Tinjauan Argumentasi Hukum Hakim Menyatakan Dakwaan Terbukti Tetapi Bukan Merupakan Tindak Pidana Dengan Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Surat Palsu (Studi Putusan Nomer:173/Pid.B/2013/Pn.Amt).

Implementasi Fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengontrol Tayangan Televisi Terkait Kampanye Partai Politik Menjelang Pemilu Ditinjau Dari Prinsip Kebebasan Berekspresi (Studi Kpid Daerah Istimewa Yogyakarta)

Pengajuan Kasasi Terdakwa Atas Dasar Judex Facti Tidak Menerapkan Hukum Pembuktian Perhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Dalam Perkara Korupsi Dan Pencucian Uang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1454 K/Pid.Sus/2011)

Aspek Yuridis Tindakan Merumahkan Pekerja Perempuan Yang Sedang Hamil Dengan Berlakunya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pt.Jogja Tugu Trans)

Tinjauan Yuridis Alasan Permohonan Kasasi Oleh Terpidana Gayus Halomoan Partahanan Tambunan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1198 K/Pid.Sus/2011)

Promosi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Perumahan Sebagai Salah Satu Sarana Pemasaran Kepada Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukim

Analisis Kebijakan Pergantian Antar Waktu Partai Politik Terhadap Anggota Dprd Kota Surakarta Dalam Undangundang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Mpr, Dpr, Dpd, Dan Dprd

Upaya Hukum Terdakwa Menolak Eksekusi Kejaksaan Atas Putusan Mahkamah Agung Yang Tidak Mencantumkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf (K) Kuhap (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 37/Pdt.P/2012/Pn.Ab Tentang Penetapan Akta Non Eksekutorial Atas Putusan M

Penulis

Judul

Tahun Terbit

Dosen Pembimbing

Jenis Dokumen

Fakultas