Keterangan Ahli, Korupsi
<p><b>ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI OLEH PENUNTUT UMUM DALAM

PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA KORUPSI (Studi Putusan Nomor

51/Pid.sus-TPK/2024/PN. Jkt.Pst). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret....
Laurencia Dian Flaviana Agatha
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Ekonomi Digital, Kedaulatan Digital, Konstitusi, dan Penafsiran Hermeneutik.
Penelitian ini
bertujuan menggagas penafsiran baru dan teori baru terhadap sumber daya ekonomi
digital yang harus dikuasai negara karena selama ini konstitusi Indonesia hanya
membatasi penguasaan negara terhadap sumber daya alam dan belum mengatur sumber
daya ekonomi digital. Padahal, kekayaan Indonesia di ruang digital sangat besar
seperti...
Indra Rahmatullah
Disertasi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Peraturan Perundang-Undangan, Perbandingan Hukum, United Nations Convention Against Corruption
?
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan dari pengimplementasian ketentuan United Nations Convention Against Corruption Dalam Hukum Nasional Indonesia dan Malaysia dengan mengkaji jenis perbuatan dan sanksi yang diberikan kepada koruptor berdasarkan hukum Nasional Indonesia dan Malaysia setelah keduanya meratifikasi UNCAC....
Orchid Ismatun Nisa'
Skripsi
Surakarta -Fak. Hukum-2025
Kata Kunci: Pembuktian, Penggelapan dalam Jabatan, Pertimbangan Hakim, Saksi yang Menguntungkan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan saksi yang menguntungkan
dalam pemeriksaan perkara penggelapan dalam jabatan dalam suatu putusan serta
mengetahui dan mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus perkara
tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam suatu putusan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif...
Debrio Daffa Abroor
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
keterangan ahli, menyebarkan berita bohong, Pertimbangan hakim
Penelitian dalam
penulisan hukum ini bertujuan untuk menelaah kedudukan saksi ahli penuntut umum
dan penasihat hukum dalam pembuktian perkara pidana menyebarkan berita bohong
dan mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pemidanaan pada
putusan nomor: 319/Pid.Sus/2022/PN Skt. yang menjatuhkan pidana penjara selama 6
(enam) tahun...
Mukhtar Bima Suyanto
Skripsi
Karanganyar-Fak. Hukum-2025
efektivitas, pidana kurungan, penggelapan pajak.
Sauzan Vidya Rastratama Mitra. 2025. E0021419. EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA KURUNGAN PADA PENGGELAPAN
PAJAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS/2024/PN WNO). Penulisan Hukum (Skripsi).
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan
hukum ini bertujuan untuk mengetahui berlakunya efektivitas...
Sauzan Vidya Rastratama Mitra
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Kata Kunci : Peranan Ahli, Tindak Pidana Pencemaran nama baik,Pertimbangan Hakim
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan ahli digital forensi bahasa
dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial
(facebook) dan mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan...
Ari Kurniawan
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Hakim, Hak Guna Usaha, Masyarakat, Perkebunan, Tanah Garapan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji orientasi filosofis Hakim dalam menyelesaikan sengketa Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara (Persero) belum melindungi tanah garapan masyarakat, serta bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat pemegang tanah garapan terhadap penguasaan lahan garapan oleh PT. Perkebunan Nusantara (Persero) yang...
Lucky Putri Selomitha
Tesis
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Alat Bukti, Penipuan, Pertimbangan Hakim
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya terdakwa melemahkan
pembuktian penuntut umum dengan saksi meringankan, ahli dan surat. Selain itu
juga untuk mengetahui kesesuaian putusan yang telah ditetapkan oleh hakim dalam
menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Putusan Nomor
362/Pid.Sus/2023/PN.Cbi memenuhi ketentuan...
Valentina Riska Kinanta
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025
Direksi; Kepailitan; Pertanggungjawaban; Perusahaan
Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan unsur pertanggungjawaban
pribadi direksi atas pailitnya perusahaan berdasarkan dua Undang-Undang yang berkaitan
yaitu Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan...
Adinda Yemima Isura Tarigan
Skripsi
Surakarta-Fak. Hukum-2025