<p class="MsoNormal" xss=removed><b><span xss=removed>FITRIANDI, S352008014, </span></b><b><span lang="IN" xss=removed>TANGGUNG JAWAB</span></b><b><span xss=removed>...

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis tentang pertanggungjawaban hukum bagi pihak peminjam nama dan pemberi nama akibat wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam nama dalam perjanjian pinjam nama pada aplikasi pinjaman online; 2) untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemberi pinjam nama dalam perjanjian pinjam nama pada aplikasi...

Penelitian ini mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Kota Makassar Sulawesi Selatan sebagai bagian dari pemenuhan hak atas informasi. Keterbukaan informasi publik menjadi sarana penegakan prinsip transparansi yang merupakan salah satu prinsip good governance. Penelitian ini menganalisis...

<p class="MsoNormal" xss=removed>Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pengaturan pengelolaan air minum di Kabupaten Badung Provinsi Bali dalam perspektif keadilan ekologis dan merumuskan model pengaturan ideal pengelolaan air minum...

Camat sebagai PPATS, yang berlokasi di Kota Yogyakarta, melakukan kelalaian dalam penandatanganan Akta Jual Beli hanya memperhatikan persyaratan formil dan materiil saja tetapi tidak memperhatikan persyaratan teknis yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Validasi pajak PPh dan BPHTB yang seharusnya dilakukan...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai batasan yuridis sebelum penerima hibah dengan harta kekayaan hibah yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi dapat diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pelaku pasif tindak pidana pencucian...

Pemilu anggota DPR-DPRD di Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka murni. Namun Saat ini calon anggota DPR-DPRD belum mendapatkan jaminan Access to justice secara penuh dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu. Kondisi ini mengakibatkan calon anggota DPR-DPRD mengalami kesulitan dalam melakukan upaya hukum untuk memulihkan haknya ketika...

<h1 xss=removed><a name="_Toc172734497"><span lang="IN">ABSTRAK</span></a><span lang="IN"><o></o></span></h1><p class="MsoListParagraph" xss=removed><b><span...

<p xss=removed><span lang="EN-US" xss=removed>Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kedudukan kuasa menjual dalam peralihan hak atas tanah yang didahului PPJB serta mengevaluasi eksistensi kuasa menjual dalam peralihan hak atas tanah yang didahului dengan PPJB ketika...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui terkait implementasi kebijakan publik tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Yogyakarta serta optimalisasi DP3AP2KB Kota Yogyakarta terkait faktor yang menjadi penghambat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Yogyakarta.Jenis penelitian yang digunakan yaitu...