Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menelaah terkait adanya pergeseran kebijakan hukum dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang berdampak dengan adanya pergeseran sistem pemidanaan khususnya terhadap perbuatan yang melampaui buku mutu lingkungan hidup serta untuk mengetahui orientasi keadilan ekologis dalam pergeseran kebijakan hukum tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode silogisme, dengan menganalisis kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan ajaran atau doktrin hukum sebagai premis mayor dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor untuk menarik kesimpulan terhadap prinsip-prinsip dasar tersebut dengan objek yang diteliti.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa adanya perubahan sistem pemidanaan terhadap perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup memberikan alternatif bagi aparat penegak hukum untuk memberikan dan menjatuhkan sanksi pidana atau administrasi terhadap perbuatan yang melampaui baku mutu lingkungan hidup. Penegakan hukum terhadap perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup melalui sanksi adminsitratif di Indonesia lebih kepada perintah daripada perbuatan nyata untuk memulihkan ligkungan, sehingga penerapan sanksi pidana berupa pidana tambahan sebagai upaya untuk mewujudkan pemulihan lingkungan mencerminkan diakuinya nilai-nilai keadilan ekologis seperti ekosistem, keanekaragaman hayati, dan spesies yang bergantung pada keseimbangan lingkungan, karena berupa tindakan nyata terhadap lingkungan untuk perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan.