Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sistem sanksi pidana penjara dan denda dalam perkara tindak pidana pertambangan sebagai perwujudan keadilan ekologis. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai reformulasi sanksi pidana penjara dan denda dalam Undang-Undang Minerba yang lebih proporsional dan selaras dengan keadilan ekologis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dengan pola berpikir deduktif dengan berpangkal premis mayor dan premis minor saling dihubungkan untuk menarik simpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Berdasarkan beberapa kasus, sistem sanksi pidana penjara dan denda dalam Undang-Undang Minerba pada perkara tindak pidana pertambangan belum mampu mewujudkan keadilan ekologis karena praktek pemidanaan masih berfokus pada pelanggaran perizinan dan belum menginternalisasi secara proporsional kerugian negara, kerusakan lingkungan, serta biaya pemulihan ekologis (2) Reformulasi sanksi pidana penjara dan denda dalam Undang-Undang Minerba, khususnya Pasal 158 yang mencakup penetapan batas minimum pidana penjara, peningkatan pidana denda, serta penguatan pidana tambahan berupa kewajiban pemulihan lingkungan guna mewujudkan keadilan ekologis.