ABSTRAKFIKRIA NABILA RIF’AT, E0019163. REKONSTRUKSI PERINGANAN HUKUM BAGI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini mengidentifikasi pengaturan mengenai pemberian reward berupa keringanan hukum bagi justice collaborator dalam tindak pidana korupsi di...

Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai bagaimana kesesuaian kebijakan pemisahan berkas perkara (splitsing) dalam penuntutan perkara tindak pidana narkotika dalam studi putusan Nomor 338/Pid.Sus/2021/PN Yyk dengan ketentuan Pasal 142 KUHAP serta pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi yang penuntutannya dilakukan...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : a) konsekuensi hukum atas dihapusnya ayat (3) Pasal 20 Undang-Undang Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. b) upaya Notaris agar tidak melanggar sumpah jabatan dalam bermaatschap.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, bersifat analisis preskriptif, dengan...

MUHAMMAD FIKRI HANAFI, E0020306, TELAAH DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENGANIAYAAN DENGAN RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/Pn Lss), Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan dalam Putusan...

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peran alat bukti visum et repertum psychiatricum dalam penilaian kemampuan bertanggungjawab terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Selain itu, juga untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap terdakwa. Penelitian ini...

AYU NOPITASARI, E0020094, IMPLEMENTASI SYARAT POLIGAMI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi pemenuhan syarat poligami agar mendapatkan izin dari Pengadilan Agama...

<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Magetan. Pelaksanaan peran Pemerintah Kabupaten Magetan adalah dengan menerapkan serta menjalankan kebijakan dalam melaksanakan sekaligus mengembangkan Kabupaten Magetan Layak Anak,  Peraturan Daerah Kabupaten Magetan...

KRISNA ADITYA PUTRA, E0020263, TINJAUAN HUKUM IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN TERHADAP SELF ASSESSMENT SYSTEM DALAM PENGENAAN PAJAK HIBURAN DI KOTA SEMARANG. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pemungutan pajak hiburan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang serta...

<p><strong><em>ABSTRAK</em><br>PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN<br>(Studi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman)</strong></p><p><strong>Oleh:<br>BERLIANI...

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi terhadap pelaksanaan lelang elektronik terhadap obyek hak tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta serta mengetahui problematika  yang dihadapi oleh KPKNL Surakarta yang didasari oleh PMK No.213 Tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang yang...