Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai batasan yuridis sebelum penerima hibah dengan harta kekayaan hibah yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi dapat diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pelaku pasif tindak pidana pencucian...

Pemilu anggota DPR-DPRD di Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka murni. Namun Saat ini calon anggota DPR-DPRD belum mendapatkan jaminan Access to justice secara penuh dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu. Kondisi ini mengakibatkan calon anggota DPR-DPRD mengalami kesulitan dalam melakukan upaya hukum untuk memulihkan haknya ketika...

<h1 xss=removed><a name="_Toc172734497"><span lang="IN">ABSTRAK</span></a><span lang="IN"><o></o></span></h1><p class="MsoListParagraph" xss=removed><b><span...

<p xss=removed><span lang="EN-US" xss=removed>Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kedudukan kuasa menjual dalam peralihan hak atas tanah yang didahului PPJB serta mengevaluasi eksistensi kuasa menjual dalam peralihan hak atas tanah yang didahului dengan PPJB ketika...

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui terkait implementasi kebijakan publik tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Yogyakarta serta optimalisasi DP3AP2KB Kota Yogyakarta terkait faktor yang menjadi penghambat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Yogyakarta.Jenis penelitian yang digunakan yaitu...

VALENTINO AZENDIA OKTAMA WIJAYA, E0020434, 2024, FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN MASYARAKATSURAKARTA TERHADAP PERATURAN LALU LINTAS. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. This research aims to find factors that influence community compliance with traffic rules and find solutions to improve the compliance. The data...

<p class="MsoNormal" align="center" xss=removed><b><span xss=removed>ABSTRAK<o></o></span></b></p><p class="MsoNormal" xss=removed><span lang="EN-US" xss=removed>Atikah Mardhiya...

Penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang terkait dengan norma baru yang terkandung di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 beserta pengaruh yang ditimbulkan terhadap sistem kelembagaan negara pembentukan undang-undang di...

&lt;!--[if gte mso 9]>&lt;xml&gt; <o> <o> </o> &lt;/xml&gt;&lt;![endif]--&gt;&lt;!--[if gte mso 9]>&lt;xml&gt; ...

<p class="MsoNormal" xss=removed><span lang="EN-US" xss=removed>NURJAYATUN, NIM S352202033, IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NOTARIS DALAM PEMBERIAN JASA KENOTARIATAN SECARA CUMA-CUMA DI KABUPATEN SRAGEN, Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan,...