ABSTRAK Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian masalah yang berskala desa secara langsung maupun yang berskala daerah secara tidak langsung. Permasalahan desa bersama masyarakatnya, sangatl spesifik dan tidak dapat di sama-ratakan untuk semua desa. Dengan adanya fiscal transfer ke desa...
Chrisna Effendi
Skripsi
Surakarta-FISIP-2009
ABSTRAK Pemberian ADD merupakan wujud pemenuhan hak desa dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa. ADD bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten diluar Dana Alokasi Khusus (DAK) setelah dikurangi belanja pegawai. Sasaran ADD adalah seluruh desa yang ada dalam wilayah kabupaten setempat....
Desca Kartika Dewi
Skripsi
Surakarta-FISIP-2009
Hati Utami
Skripsi
Surakarta-FISIP-2009
Fasichah Tia Nur
Laporan Tugas Akhir (D III)
Surakarta-FISIP-2009
ABSTRAK Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sejak 2005 untuk mempermudah pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Sejak berubahnya sistem sentralisasi menjadi sistem disentralisasi menyebabkan pengelolaan keuangan bergeser ke masing-masing Satuan...
Rois Alfianto
Skripsi
Surakarta-FISIP-2009
USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)
Ratna Trisuma Dewi
Skripsi
Surakarta-FISIP-2009
Pariwisata
ABSTRAK
Surakarta, yang sangat dikenal dengan sebutan Solo dengan luas wilayah 4.404,06 hektar dan berpenduduk kurang lebih 447.564 jiwa ini memiliki banyak potensi wisata. Seperti Kraton Kasunanan, Pura Mangkunegaraan, Museum Radya Pustaka, Taman Wisata Budaya Sriwedari, Wayang Orang Sriwedari, Taman hiburan dan rekreasi Sriwedari, Taman Satwa...
Hendro Wibowo
Skripsi
Surakarta-FISIP-2009
KEUANGAN NEGARA/PAJAK, BEA, CUKAI
ABSTRAK
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Salah satu perwujudan good governance, instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan...
Hariyono
Skripsi
Surakarta-FISIP-2009
EKONOMI TANAH
ABSTRAK
Berdasarkan konsep otonomi daerah, Pemerintah Kota Salatiga mencanangkan model Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Seiring dengan hal tersebut Kantor Lingkungan hidup Kota Salatiga selaku unsur pemerintah daerah yang bertugas menjaga kelestarian lingkungan hidup perlu mengoptimalkan tugas...
Dewi Lestari
Skripsi
Surakarta-FISIP-2009
ABSTRAK Perencanaan strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta untuk menanggulangi pengangguran disusun untuk merespon masalah ketenagakerjaan khususnya pengangguran yang terjadi di Kota Surakarta. Pengangguran sebagai akibat dari globalisasi dan krisis yang berkepanjangan membuat masalah ketenagakerjaan di Kota Surakarta semakin kompleks...
Umar Abdul Khanif
Skripsi
Surakarta-FISIP-2009