<div>Kebutuhan publik yang menuntut pelayanan serba digital mendorong pemerintah menerapkan pelayanan berbasis e-government, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Melalui inovasinya yaitu Paket Layanan Komplit, pelayanan administrasi kependudukan dapat dijangkau oleh masyarakat hanya dari...

<p xss=removed>Desa merupakan komponen penting dalam tata kelola pemerintahan. Saat ini hanya terdapat 37 desa mandiri dari 251 desa di Kabupaten Wonogiri. Pembangunan kemandirian desa melalui Indeks Desa Membangun dipengaruhi juga oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di desa dengan segala keterbatasannya jika...

Aplikasi Sistem Pelayanan Online Desa Krandegan (SiPolgan) mengantarkan Desa Krandegan menjadi desa pertama di Purworejo yang berhasil melakukan inovasi di bidang digital. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu dan sistem sosial dalam inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Krandegan. Teori yang...

<p>Perkembangan teknologi digital mempunyai potensi untuk mencapai tujuan-tujuan dari pemerintahan digital, termasuk didalamnya meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu menunggu dalam pelayanan public. Salah satu contoh penerapan pemerintahan digital adalah sistem pelayanan Administrasi Desa Mandiri atau ADM. Meskipun...

<p xss=removed>Perubahan iklim saat ini menjadi isu yang mendapat perhatian lebih dari berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia berupaya menangani perubahan iklim dengan berbagai kebijakan, salah satunya dengan mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan khususnya kendaraan listrik berbasis...

Penelitian terkait respon terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 penting dikaji karena melihat respon terhadap kebijakan menjadi salah satu bentuk kriteria responsivitas dalam evaluasi kebijakan berupa masukan atau saran kebijakan. Publik tidak hanya memberikan responnya melalui media konvensional namun juga pada media digital, khususnya media...

Koalisi advokasi digital kebijakan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) penting untuk dikaji karena pekerja rumah tangga (PRT) termasuk ke dalam kelompok rentan dengan berbagai permasalahan yang dialami PRT, diantaranya tidak ada peraturan mengenai batas jam kerja, tidak terdapat standar upah minimum,...

Angka kekerasan dalam rumah tangga di Kota Yogyakarta menempati urutan tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah...

ABSTRAKSurakarta dengan mayoritas penduduk beragama muslim memiliki potensi besar dalam pengumpulan zakat. Penelitian ini berfokus melihat kolaborasi antar Organisasi Pengelola Zakat di Kota Surakarta. Skema yang digunakan adalah model kolaborasi 3C (Communication, Coordination and Cooperation) secara fungsional dan berbasis ICT.  Peneliti...

Memenuhi kebutuhan gender dalam tata kelola kepegawaian institusi publik penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, inklusif, dan tanpa adanya  diskriminasi. Adanya fenomena glass ceiling mengakibatkan organisasi publik mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan praktis dan strategis gender. Pemerintah DIY merupakan salah satu...