Disparitas pidana dapat diartikan sebagai penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (offence of comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas ini dapat menimbulkan inkonsistensi di ruang lingkup peradilan....

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji dua masalah. Pertama, apakah alasan penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara tindak pidana pemalsuan akta lahan sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Kedua, bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Agung yang mengadili sendiri perkara tersebut dan menjatuhkan...

Tulisan ini mengkaji pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 PK/Pid.Sus/2020 dimana dalam putusan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, permohonan Peninjauan Kembali atas nama Fahmi Darmawansyah dapat diterima sehingga, dalam putusanya Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan keadaan mengurangi vonis yang sebelumnya dijatuhkan...

ABSTRAK Kencana Probokusumo. 2023. E0019224. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PERANGKAT DAERAH TERHADAP FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA DALAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH. Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh...

Tegar Pratama Basuki Putra. 2023. E0017460. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA SENTRA INDUSTRI KECIL ALKOHOL DI DESA BEKONANG KECAMATAN MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menunjukkan aspek perlindungan hukum yang diberikan...

Penulisan hukum ini menjelaskan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan dalam Mewujudkan Kebersihan Kota. Permasalahan penyelenggaraan pengelolaan sampah yang terjadi di Kabupaten Pacitan yaitu karena adanya pertambahan penduduk dan pola...

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji Efektivitas PeraturanOtoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 untuk debitur dan pihak bankdalam menyelamatkan kredit yang bermasalah atau kredit macet. Kedua,mengenai faktor penghambat implementasi Peraturan Otoritas Jasa keuangan No.11/POJK.03/2020.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif...

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai status persekutuan komanditer akibat sekutu komplementer pailit atas utang pribadinya. Serta untuk mengetahui akibat hukum pailit sekutu komplementer bagi persekutuan komanditer dan bagaimana posisi sekutu komplementer dalam persekutuan komanditer tersebut.Penelitian ini merupakan...