Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah Tabungan Asuransi Pegawai Negeri sebagai jaminan memenuhi aspek hukum jaminan, prosedur perjanjian kredit dengan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri, serta permasalahan yang timbul dan penyelesaiannya Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : jenis...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai permohonan Kasasi dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal bersifat preskriptif, mengkaji putusan Mahkamah Agung republik indonesia nomor 879/pid.sus/2009 tentang permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga....

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pemalsuan dokumen kepabean putusan nomor: 162/Pid.B/2006/PN.Bi di Pengadilan Negeri Boyolali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hakim dalam mempertimbangkan dalam memeriksa dan memutus perkara pemalsuan dokumen kepabean...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai keabsahan dan nilai pembuktian keterangan saksi dalam BAP kepolisian yang keterangannya dibacakan di persidangan di Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor Perkara 16/PID.B/2009/PN Mdl. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk...

Penulisan Hukum ini bertujuan mengetahui pelaksanaan penyidikan dan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Surakarta dalam perkara No Pol. A/LP/1933/XII/ 2009/SPK.III serta faktor-faktor penyebabnya.Penelitian Hukum ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Polresta...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat, serta untuk mengetahui implikasi yuridis atau akibat hukum yang timbul dari putusan penjatuhan pidana bersyarat oleh Hakim. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan keterangan, pembahasan, dan...

Ihsan Jauhari, NIM. E1105013, KAJIAN TENTANG PENGATURAN PEMERIKSAAN PERKARA TANPA KEHADIRAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran terdakwa dalam tindak pidana...

BINTANG PRIYOMBODO, E1105006. 2010 “SINKRONISASI HORISONTAL TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM HAK TERDAKWA ANAK DENGAN ORANG DEWASA DALAM PROSES PERSIDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk...

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan aborsi di Pengadilan Negeri Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan analisis deskriptif, dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Karanganyar. Pengumpulan bahan...

Koneksitas adalah mekanisme hukum acara untuk mengadili tindak pidana yang perkaranya dicakup oleh kewenangan dua peradilan yakni Peradilan Militer dan Peradilan Umum, khususnya tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang secara paralel diatur dalam hukum pidana militer dan umum. Dalam hal melakukan upaya paksa penangkapan dan...