Desa berperan penting dalam merealisasikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, yang didukung dengan dikeluarkannya kebijakan perundang-undangan baru yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut bertujuan untuk percepatan pembangunan pedesaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia. Selain itu undang-undang ini juga sebagai dasar pemberian kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah desa atau desa untuk mengatur wilayahnya sendiri sebagai desa yang otonom. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah sejak tahun 2015 menggelontorkan anggaran dana desa kepada setiap desa di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach), penelitian ini mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Tanjungsari pada setiap pengelolaan dana desa menunjukkan partisipasi yang optimal. Pada tahap perencanaan partisipasi masyarakat tampak pada saat musdus dan musdes penetapan prioritas belanja desa, pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat berupa partisipasi harta benda maupun partisipasi gotong royong dan mengikuti berbagai program pelatihan dengan baik, dan pada tahap pertanggungjawaban, Masyarakat ikut pada saat musyawarah LPJ APBDes. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Tanjungsari berada di tangga partisipasi tingkat kelima yaitu penentraman (placation) menurut teori Arnstein atau dalam derajat Tokenisme.