Pengadaan barang dan jasa merupakan instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menyerap porsi besar anggaran negara dan berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa serta upaya peningkatan kedua prinsip tersebut guna mencegah terjadinya penyimpangan keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitan hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara preskriptif dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut belum sepenuhnya optimal akibat lemahnya pengawasan, keterbatasan integritas aparatur, dan minimnya partisipasi masyarakat. Transparansi melalui sistem pengadaan secara elektronik dan publikasi rencana umum pengadaan terbukti mampu meningkatkan keterbukaan informasi. Akuntabilitas diwujudkan melalui mekanisme pertanggungjawaban, audit, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran pengadaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan pelibatan publik secara aktif guna mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada perlindungan keuangan negara