Dhea Fitri Amanda.E0020143. PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DI KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS SEBELAS MARET (KPRI UNS) DENGAN LEMBAGA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Penulisan Hukum (Skripsi). 2026.             Penelitian ini membahas masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Kendaraan Bermotor Roda Empat antara Koperasi Pegawai  Republik Indonesia  Universitas Sebelas maret dengan Lembaga di lngkungan Universistas Sebels Maret. Permasalahan yang timbul dan cara mengatasinya.   Penelitian dengan permasalahan yang  telah dijelaskan diatas bertujuan untuk mengetahui gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan perjanjian sewa menyewa Kendaraan Bermotor Roda Empat antara Koperasi Pegawai  Republik Indonesia  Universitas Sebelas Maret dengan Lembaga di lngkungan Universistas Sebels Maret. Permasalahan yang timbul dan cara mengatasinya.Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan jenis data primer yaitu keterangan yang diperoleh di lapangan dan sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku dan hasil-hasil penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara dengan pihak KPRI UNS dan pihak lain yang terkait dan data sekunder yang diperoleh dari dari bahan-bahan pustaka seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasinya.Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa bahwa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kendaraan antara KPRI UNS dan lembaga di lingkungan UNS dilakukan melalui tahapan pengajuan, penawaran, penandatanganan kontrak, serta pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang berjalan dengan baik. Apabila terjadi sengketa, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dan, apabila tidak tercapai, melalui Pengadilan Negeri Surakarta.