Pembangunan infrastruktur memegang peranan penting dalam mendukungpertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional Indonesia. Perbedaan kebijakanpembangunan serta strategi pembiayaan infrastruktur antara pemerintahan SusiloBambang Yudhoyono dan Joko Widodo (2014–2024) berpotensi memengaruhikinerja keuangan perusahaan publik sektor infrastruktur. Penelitian ini bertujuanuntuk menganalisis dan membandingkan kinerja keuangan perusahaan publiksektor infrastruktur pada kedua periode pemerintahan tersebut. Pendekatanpenelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif-komparatif, dengan teknikpurposive sampling terhadap 55 perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar diBursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2004–2024. Data sekunder diperolehdari Portal LSEG (London Stock Exchange Group) yang diakses di UNS Fintechdan dianalisis menggunakan statistik deskriptif serta Uji Wilcoxon Signed Ranks,karena data tidak berdistribusi normal. Analisis dilakukan terhadap rasio likuiditas(CR, QR), solvabilitas (DAR, DER), dan profitabilitas (ROA, ROE, ROI, NPM).Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio likuiditas dan solvabilitas tidak memilikiperbedaan signifikan antara kedua periode pemerintahan, sedangkan rasioprofitabilitas (ROA, ROE, ROI) menunjukkan perbedaan yang signifikan. Temuanini mengindikasikan bahwa pada era pemerintahan Joko Widodo, perusahaan sektorinfrastruktur mengalami penurunan pendapatan dan aset, namun diiringipeningkatan beban utang serta penurunan tingkat profitabilitas. Kondisi tersebutmencerminkan adanya trade-off antara percepatan pembangunan infrastruktur danstabilitas kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan strategipembiayaan yang seimbang, manajemen risiko yang efektif, serta peningkatanefisiensi operasional untuk menjaga keberlanjutan kinerja keuangan perusahaanpublik sektor infrastruktur di Indonesia.