Perubahan sistem peradilan menuju layanan digital melalui e-court menjadi salah satu langkah besar Mahkamah Agung dalam merespons kebutuhan masyarakat yang semakin modern. Namun, perubahan ini juga menimbulkan pertanyaan penting mengenai apakah proses persidangan elektronik benar-benar mampu menjaga prinsip due process of law, terutama terkait keadilan prosedural, netralitas hakim, dan keterbukaan persidangan. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut dengan mengkaji implementasi e-court serta kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Sukoharjo, sekaligus menilai apakah asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan betul-betul tercapai dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik yang terjadi di pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-court memang membawa banyak kemudahan, terutama dalam efisiensi administrasi dan penghematan waktu bagi para pihak. Namun, belum semua unsur due process of law terpenuhi secara optimal. Masih terdapat beberapa kendala baik dari aspek substantif maupun kendala teknis yang dapat menghambat pelaksanaan asas sederhana, cepat, biaya ringan. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi peradilan tetap membutuhkan penyempurnaan agar dapat menjamin keseimbangan antara efisiensi proses peradilan dan keadilan prosedural para pihak.