Penelitian ini betujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana legalitas sertifikat dan tanggung jawab kantor pertanahan dalam batalnya suatu sertifikat hak atas tanah oleh karena terdapat suatu tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Studi kasus ini mengkaji dari sebuah Putusan No. 93/G/2021/PTUN.Mks Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 78/B/2022/PTTUN.Mks Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 491 K/TUN/2022 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan Studi Kasus dan Pendekatan Perundang-Undangan. Sumber bahan yang digunakan yakni bahan primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan digunakan dengan menggunakan metode studi pustaka yang mengkaji bahan hukum primer dan sekunder menggunakan suatu teori, analisis data yang digunakan adalah menggunakan prinsip logika deduksi yakni menarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukan bahwa pertama, Dasar legalitas sertifikat yang tumpang tindih kepemilikan tanah disebabkan oleh kelalaian dari Kantor Pertanahan dalam menerbitkan suatu sertifikat kepemilikan tanah yang telah melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sehingga menyebabkan sertifikat menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan. Kedua, Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Kabupaten Toraja Utara pada sertifikat Hak Milik yang dibatalkan dalam Putusan No. 93/G/2021/PTUN.Mks