Tujuan dari penulisan hukum (skripsi) ini adalah untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual beli tanah warisan yang belum bersertifikat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta merumuskan bentuk pertanggungjawaban hukum guna memulihkan hak penjual yang beritikad baik.Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara browsing, searching, downloading, dan copying. Analisis bahan hukum dilakukan dengan  metode silogisme melalui pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli tanah warisan berstatus Letter C tersebut secara materiil menurut Pasal 1320 KUHPerdata sah, namun cacat secara formil administratif karena tidak dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana diatur dalam Pasal 37 PP No. 24 Tahun 1997. Perjanjian juga mengandung unsur kekhilafan (dwaling) akibat itikad buruk pembeli (bad faith breach), yang tercermin dari tindakan pembeli yang mensertifikatkan tanah menggunakan surat kuasa mutlak sebelum pelunasan. Bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat ditempuh untuk memulihkan hak penjual melalui gugatan pembatalan perjanjian (restitutio in integrum) berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata, tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil berdasarkan Pasal 1246 dan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Penyelesaian pragmatis melalui novasi juga dimungkinkan demi kepastian pelunasan pembayaran.