Latar belakang penelitian ini adalah maraknya permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh koperasi terhadap anggota atau nasabahnya, yang pada akhirnya menimbulkan sengketa perdata di pengadilan. Koperasi yang secara normatif bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dalam praktiknya tidak jarang mengalami permasalahan tata kelola sehingga menimbulkan kerugian hukum bagi pihak lain. Salah satu bentuk permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 244/Pdt.G/2024/PN.Skt yang menimbulkan isu hukum mengenai ketepatan penentuan pihak dalam gugatan perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelibatan Badan Pertanahan Nasional sebagai turut tergugat dalam perkara wanprestasi koperasi ditinjau dari Hukum Acara Perdata serta menganalisis apakah pelibatan istri pengelola koperasi yang tidak tercatat secara formal dalam struktur kepengurusan dapat dikualifikasikan sebagai error in persona. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan deskriptif-analitis, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan Badan Pertanahan Nasional sebagai turut tergugat dalam perkara wanprestasi koperasi pada Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PN.Skt belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Acara Perdata karena tidak terdapat hubungan hukum langsung antara instansi tersebut dengan perjanjian pokok para pihak, sehingga penetapannya sebagai turut tergugat berpotensi menimbulkan ketidaktepatan subjek hukum. Selain itu, pelibatan istri pengelola koperasi yang tidak tercatat secara formal dalam struktur kepengurusan koperasi dapat dikualifikasikan sebagai error in persona, karena tidak terpenuhinya unsur kedudukan hukum sebagai pihak yang bertanggung jawab secara langsung dalam perjanjian yang disengketakan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya ketepatan penentuan subjek hukum dalam gugatan perdata guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara.