Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan citizen lawsuit di Indonesia. Selain itu juga untuk mengetahui pertimbangan hakim mahkamah agung dalam membatalkan putusan Nomor 274/Pdt/2023/PT.DKI. Jo. Nomor 689/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative atau doctrinal dengan sifat penelitian deskriptif dan dengan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode silogisme melalui pola pemikiran deduksi. Meskipun mekanisme CLS merupakan transplantasi dari sistem Common Law dan belum diatur spesifik dalam undang-undang, pengadilan tetap menerimanya berdasarkan prinsip kewajiban hakim untuk menggali nilai keadilan serta larangan menolak perkara. Pembahasan menyoroti peningkatan dasar regulasinya melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2023, yang meski fokus pada bidang lingkungan hidup, dalam praktiknya telah meluas ke berbagai bidang lain sebagai instrumen warga negara untuk menuntut tanggung jawab pemerintah atas kelalaian dalam melindungi kepentingan publik. Majelis hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1206 K/Pdt/2024 mengabulkan gugatan warga negara (citizen lawsuit) terkait praktik pinjaman online dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan menegaskan bahwa kelalaian negara dalam membentuk regulasi dan melakukan pengawasan pinjaman online merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang bersifat abstrak, sehingga secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Umum, bukan PTUN. Putusan ini menekankan bahwa negara tidak boleh abai terhadap dampak sistemik pinjaman online yang merugikan hak privasi dan rasa aman masyarakat, serta mewajibkan pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan yang adil dan komprehensif demi perlindungan publik.