Perubahan iklim merupakan tantangan lingkungan global yang berdampak luas terhadap sektor ekologi, sosial, ekonomi, dan kesehatan manusia. Indonesia sebagai negara agraris dan kepulauan sangat rentan terhadap dampaknya, seperti pergeseran musim tanam, peningkatan serangan hama, serta risiko terhadap ketahanan pangan. Untuk menghadapi tantangan ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menginisiasi Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai strategi adaptasi dan mitigasi berbasis komunitas. ProKlim dilaksanakan di tingkat desa atau kelurahan, melibatkan berbagai aktor lokal seperti masyarakat, pemerintah desa, sektor swasta, dan akademisi. Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh sinergi antaraktor yang saling melengkapi dalam menjalankan aksi iklim.Di Kabupaten Karanganyar, ProKlim telah berjalan sejak 2012 dengan peningkatan lokasi setiap tahunnya. Salah satu desa yang sedang dirintis sebagai Kampung Iklim adalah Desa Kragan, Kecamatan Gondangrejo, yang memiliki karakteristik agraris dan aktif melakukan kegiatan ramah lingkungan seperti pengelolaan sampah, penghijauan, serta pemanfaatan pekarangan. Dukungan pihak eksternal, seperti Universitas Sebelas Maret (UNS), turut memperkuat aksi adaptasi dan mitigasi yang dilakukan masyarakat. Namun, masih terdapat berbagai tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat, kurangnya sosialisasi, dan dinamika kepentingan antaraktor, sehingga analisis peran dan interaksi antaraktor menjadi penting dalam penguatan implementasi ProKlim di tingkat lokal.Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan implementasi Program Kampung Iklim di Desa Kragan; (2) mendeskripsikan peran masing-masing aktor dalam menghadapi permasalahan implementasi ProKlim; serta (3) menganalisis hambatan yang dihadapi oleh para aktor dalam menjalankan perannya dalam rintisan Program Kampung Iklim di Desa Kragan. Metode dasar penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penentuan lokasi dilakukan secara purposive sampling di Desa Kragan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. Penentuan informan dilakukan secara sengaja (purposive) dengan mempertimbangkan siapa yang paling memahami konteks Proklim. Pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) di Desa Kragan menunjukkan adanya inisiatif adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilaksanakan secara partisipatif melalui berbagai kegiatan berbasis masyarakat. Beragam aksi dilakukan seperti pertanian terpadu, pengelolaan limbah, serta pemanfaatan pekarangan rumah untuk mendukung ketahanan pangan dan lingkungan. Meski kegiatan tersebut telah berjalan, perencanaan ProKlim belum sepenuhnya terintegrasi dalam dokumen resmi seperti RPJMDes, sehingga masih bersifat inisiatif lokal dan belum menjadi bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah desa.Peran para aktor dalam rintisan ProKlim di Desa Kragan terdistribusi secara kolaboratif. Pemerintah desa mengambil peran sebagai penggerak, fasilitator, koordinator, regulator, dan penyedia anggaran yang berusaha merespons potensi lokal secara adaptif. Masyarakat turut berperan aktif melalui kelompok tani, KWT, dan bank sampah sebagai pelaksana kegiatan, penyusun rencana aksi, pemilik sistem pendanaan mandiri, dan penggerak kelembagaan lokal. Sementara itu, civitas akademika Universitas Sebelas Maret (UNS) mendukung pelaksanaan ProKlim melalui program KKN Tematik, pengabdian masyarakat, serta penelitian berbasis lingkungan, yang memperkuat edukasi, kapasitas kelembagaan, dan jaringan sosial masyarakat Desa Kragan. Meskipun kolaborasi lintas aktor terlihat kuat, implementasi ProKlim di Desa Kragan masih menghadapi sejumlah hambatan. Pemerintah desa mengalami keterbatasan pada aspek administratif, seperti kurangnya data lingkungan dan belum adanya regulasi khusus terkait ProKlim. Di pihak masyarakat, tantangan meliputi minimnya dokumentasi dan evaluasi kegiatan, serta rendahnya pemahaman bahwa aktivitas harian mereka sejatinya merupakan bagian dari aksi iklim. Banyak kegiatan masih berlangsung spontan tanpa rencana tertulis. Sementara itu, akademisi dari UNS terkendala dalam hal koordinasi lintas lembaga dan keterbatasan waktu pelaksanaan. Hambatan ini mengindikasikan pentingnya integrasi ProKlim dalam kebijakan pembangunan desa, penguatan kapasitas teknis, serta pendampingan berkelanjutan agar upaya adaptasi dan mitigasi dapat lebih efektif dan berkelanjutan.