Penelitian ini menganalisis dinamika ekonomi, sosial, dan politik dalam tata kelola wisata bahari Pantai Papuma, Kabupaten Jember, melalui perspektif governmentality Michel Foucault. Studi ini berangkat dari premis bahwa pariwisata berkelanjutan dan Sustainable Development Goals (SDGs) tidak hanya berfungsi sebagai agenda normatif, tetapi juga sebagai rezim pengetahuan dan teknologi kekuasaan yang membentuk rasionalitas pengelolaan ruang pesisir serta posisi masyarakat lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi kritis melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, FGD, dan dokumentasi terhadap berbagai aktor, seperti Perum Perhutani, pemerintah daerah, Pokdarwis, nelayan, pedagang, dan masyarakat sekitar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Pantai Papuma masih didominasi oleh struktur kekuasaan yang hierarkis dan terpusat pada Perum Perhutani sebagai aktor negara yang mengontrol regulasi ruang, akses ekonomi, dan legitimasi kebijakan. Wacana keberlanjutan berfungsi sebagai mekanisme normalisasi yang membingkai intervensi sebagai rasional dan ilmiah, sekaligus membatasi partisipasi masyarakat pada level operasional. Ketimpangan distribusi kewenangan ini menghasilkan relasi subordinatif, di mana masyarakat pesisir lebih sering menjadi objek pengaturan dibanding subjek pengambilan keputusan, serta mencerminkan praktik governing at a distance melalui regulasi dan standardisasi. Di sisi lain, masyarakat lokal tidak sepenuhnya pasif, melainkan mengembangkan strategi adaptif dan resistensi halus (counter-conduct) melalui praktik ekonomi informal, solidaritas sosial, dan negosiasi kebijakan sebagai bentuk self-governance. Temuan ini menegaskan bahwa keberlanjutan dalam wisata bahari merupakan arena kontestasi antara dominasi struktural dan agensi lokal. Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pariwisata berkelanjutan perlu dipahami sebagai proses produksi kuasa dan negosiasi sosial, bukan sekadar implementasi indikator teknokratis pembangunan.