Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan hambatan pelaksanaan restitusi oleh ahli waris korban dalam perkara kekerasan anak pada Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm, serta untuk mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dalam menetapkan jumlah restitusi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah yang relevan, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi oleh ahli waris korban dalam putusan tersebut masih menghadapi sejumlah kelemahan dan hambatan, meliputi lemahnya pembuktian kerugian secara terperinci, keterbatasan kapasitas penuntut umum dalam memfasilitasi pengajuan restitusi, serta minimnya pemahaman para pihak terhadap mekanisme restitusi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga hak restitusi ahli waris korban belum dapat terpenuhi secara optimal. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menetapkan jumlah restitusi belum sepenuhnya sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2022, karena meskipun telah mempertimbangkan unsur kerugian materiil, argumentasi mengenai perhitungan nominal restitusi belum diuraikan secara komprehensif dan terukur sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan tersebut. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi penerapan ketentuan restitusi dalam perkara kekerasan anak guna menjamin perlindungan hukum dan pemulihan hak korban maupun ahli warisnya dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada korban.