Fenomena pembatalan sepihak rencana perkawinan menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait dasar pertanggungjawaban hukum bagi pihak yang dirugikan karena secara yuridis belum diatur dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum dalam Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Purwakarta serta mengkaji kemungkinan kualifikasi pembatalan sepihak rencana perkawinan sebagai wanprestasi melalui penafsiran asas itikad baik dalam fase pra-kontraktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan sepihak rencana perkawinan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Majelis hakim dalam putusan tersebut menilai bahwa tindakan pembatalan sepihak setelah adanya persiapan serius, termasuk pengumuman perkawinan telah menimbulkan kerugian nyata bagi pihak lain. Selain itu, dalam perspektif hukum perikatan modern, pembatalan tersebut juga berpotensi dikualifikasikan sebagai wanprestasi melalui penerapan asas itikad baik dalam fase pra-kontraktual (culpa in contrahendo) meskipun belum terdapat perjanjian yang sempurna. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis menggunakan metode deduktif melalui penalaran silogisme.