ABSTRAK

Muhammad Mirza Gholam. E0019288. 2023. AKIBAT HUKUM DARI PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK SEBAGAI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Tujuan dari penulisan hukum adalah untuk menganalisis bagaimana pembatalan secara sepihak dalam perjanjian dapat terjadi, serta menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perjanjian secara sepihak dalam perjanjian. Pembatalan perjanjian diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pembatalan perjanjian harus memenuhi syarat pembatalan yang bersifat subjektif maupun objektif. Pembatalan perjanjian tentu menimbulkan akibat hukum baru bagi para pihak di dalam perjanjian tersebut.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya para pihak dalam perjanjian untuk tidak membatalkan perjanjian dengan cara sepihak atau tanpa sepengetahuan pihak lain dalam perjanjian dan apabila perjanjian tersebut dibatalkan maka akan memunculkan suatu akibat hukum baru yang ditimbulkan dari adanya pembatalan. Perjanjian yang tidak didasari dengan syarat sah dalam perjanjian dapat menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.  Pembatalan perjanjian secara sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melanggar hukum, karena dianggap tidak berdasarkan dengan alasan yang dibenarkan sesuai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama dan telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada diluar setiap perjanjian, yaitu untuk selalu menerapkan prinsip itikad baik dan bertindak sesuai dengan asas kepatutan dan asas kehati-hatian. Maka hal tersebut dapat digugat dan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.