Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur ketika likuidasi perseroan gagal menjamin pembayaran utang dan beralih ke mekanisme kepailitan, serta juga mengkaji ratio decidendi hakim dalam Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jakarta Pusat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuidasi bersifat administratif dan tidak memiliki mekanisme pemaksaan maupun batas waktu yang tegas, sehingga tidak akan selalu memberikan kepastian pembayaran bagi kreditur. Sebaliknya, kepailitan menyediakan instrumen kolektif berupa sita umum, pengangkatan kurator independen, dan pengawasan hakim yang memperkuat perlindungan hukum kreditur. Ratio decidendi hakim menegaskan bahwa pembuktian sederhana cukup dibuktikan dengan terpenuhinya pluralitas kreditur dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar; proses likuidasi tidak menghalangi pernyataan pailit. Temuan ini memperkaya diskursus mengenai sinkronisasi UU Perseroan Terbatas dan UU Kepailitan serta menempatkan kepailitan sebagai mekanisme korektif atas kegagalan likuidasi.