Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kerentanan buruh dalam mempertahankan hak ekonominya saat terjadi perselisihan hubungan industrial, di mana instrumen kepailitan dapat menjadi upaya hukum lanjutan setelah kegagalan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Namun, berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2019 menimbulkan problematika interpretasi terkait syarat minimal dua kreditor dalam pembuktian sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legal standing buruh sebagai pemohon pailit, serta penerapan pembuktian sederhana dalam Putusan Nomor 13K/Pdt.Sus-Pailit/2025 ditinjau dari teori Justice as Fairness. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buruh memiliki legal standing berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 2 UUK PKPU, SEMA Nomor 2 Tahun 2019, serta Pasal 95 UU Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja dalam pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan sebagai kreditor dengan hak piutang atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, Putusan Nomor 13K/Pdt.Sus-Pailit/2025 dalam menafsirkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dinilai tidak mencerminkan nilai keadilan sebagaimana teori justice as fairness yang dikemukakan oleh John Rawls dengan mengabaikan prinsip equal liberty, fair equality of opportunity, serta tidak memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling tidak beruntung (the least advantaged) karena mengabaikan rincian hak piutang buruh yang telah dibuktikan secara sederhana. Penelitian ini menyimpulkan perlunya rekonstruksi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 agar hakim pada pengadilan niaga mampu mewujudkan penafsiran yang konsisten guna mencapai keadilan bagi para pihak terkhususnya buruh sebagai pihak rentan.