ADNIN SALSABILA HANDOKO, E0022013, TANTANGAN IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENDIDIKAN DASAR GRATIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PUU-XXII/2024). Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.Penelitian ini mengkaji implikasi serta tantangan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar di Indonesia. Putusan tersebut mewajibkan negara untuk menjamin pendidikan dasar gratis bagi seluruh peserta didik, termasuk pada sekolah swasta, sebagai bagian dari kewajiban konstitusional berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum dari putusan tersebut serta mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasinya.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut memperluas cakupan tanggung jawab negara tidak hanya terbatas pada sekolah negeri, tetapi juga mencakup sekolah swasta dengan tetap memberikan batasan proporsional bagi lembaga swasta yang bersifat mandiri. Namun demikian, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan anggaran pendidikan, adanya prioritas fiskal yang bersaing, kesenjangan akses akibat faktor ekonomi dan geografis, perbedaan kualitas antara sekolah negeri dan swasta, serta kompleksitas model pembiayaan lembaga pendidikan swasta.Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanpa dukungan alokasi anggaran yang memadai, reformasi tata kelola, serta skema subsidi yang tepat sasaran, kebijakan tersebut berpotensi hanya menjadi pemenuhan formal semata dan belum mampu mewujudkan kesetaraan substantif. Oleh karena itu, diperlukan keselarasan kebijakan serta strategi pendanaan yang berkelanjutan agar tujuan penyediaan pendidikan dasar yang adil dan merata dapat tercapai secara efektif.