Perkembangan platform User Generated Content (UGC) seperti YouTube, TikTok, dan Likee di Indonesia meningkat pesat, memungkinkan pengguna mengunggah beragam konten mulai dari video cover lagu hingga klip potongan film tanpa mekanisme verifikasi izin hak cipta. Contohnya adalah sengketa PT Aquarius Pustaka Musik terhadap aplikasi Likee (Bigo Technology Ltd.) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana gugatan perdata atas penggunaan lagu tanpa izin ditolak karena video UGC disiapkan dan diunggah langsung oleh pengguna, sehingga platform tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 84/PUU-XXI/2023, belum ada kewajiban tegas bagi pengelola platform UGC untuk memverifikasi atau mencegah pelanggaran hak cipta.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tafsir konstitusional terhadap hak cipta pada Platform Layanan Digital berbasis User Generated Content. Untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 terhadap perlindungan hak cipta pada Platform Layanan Digital berbasis User Generated Content.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Putusan, Buku, Jurnal dan sumber lain yang masih berkaitan dengan fokus penelitian.Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Pertama, Perlindungan hak cipta diakui dalam Pasal 28C ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945 serta didukung oleh regulasi nasional dan internasional. Putusan MK terkait Pasal 10 UU No. 28 Tahun 2014 memperkuat perlindungan hak cipta di platform UGC dan menegaskan tanggung jawab pengelola platform. Namun, regulasi di Indonesia perlu lebih fleksibel untuk mengantisipasi perkembangan teknologi agar tidak terjadi kekosongan norma hukum, karena putusan MK hanya mengikat pengelola platform UGC dan tempat perdagangan. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023 bersifat final, mengikat, dan erga omnes, sehingga tidak dapat diubah dan berlaku untuk semua pihak. Implikasi hukumnya, pencipta hak cipta mendapatkan perlindungan yang lebih kuat di ranah digital, sementara pengelola platform UGC harus lebih bertanggung jawab dalam memantau konten ilegal. Pengguna juga perlu lebih berhati-hati untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Putusan ini mendorong penyesuaian regulasi oleh pemerintah dan platform untuk menghadapi tantangan era digital yang terus berkembang.