Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia terkait hak keperdataan atas nafkah (alimentasi) dari ayah kandung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010; (2) Upaya hukum perdata yang dapat ditempuh guna menjamin terpenuhinya hak tersebut. Penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa  dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dengan menerapkan teknik analisis penalaran hukum (legal reasoning) penerapan deduktif melalui metode silogisme hukum.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan hukum terkait hak keperdataan anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah menggeser paradigma dari legal truth menuju biological truth, sehingga anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui tes DNA. Implikasinya, pemenuhan hak alimentasi bergeser dari kewajiban moral menjadi kewajiban hukum yang bersifat imperatif; (2) Upaya hukum yang dapat ditempuh terdiri dari sarana internal berupa pengakuan sukarela atau kesepakatan non-litigasi yang dituangkan dalam akta notaris, serta sarana eksternal melalui gugatan perdata di pengadilan yang dapat berupa gugatan penetapan asal-usul anak, gugatan nafkah, maupun gugatan gabungan yang didukung instrumen sita jaminan dan uang paksa. Namun, implementasi hak ini masih menghadapi kendala akibat adanya kekosongan norma teknis terkait standarisasi prosedur pembuktian yang terjangkau dan mekanisme pemotongan penghasilan otomatis bagi ayah kandung yang lalai, sehingga diperlukan pembaruan regulasi yang progresif demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak.