Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di wilayah eks Karesidenan Kedu. Eks Kresidenan Kedu dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah tersebut sangat potensial  pada Sektor Pariwisata, terlebih adanya beberapa Obyek Wisata yang termasuk ke dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Sektor Pariwisata pada penelitian ini direpresentasikan oleh Pajak Pariwisata (PP), Retribusi Pariwisata (RP), Jumlah Wisatawan (JW), dan Jumlah Obyek Wisata (JOW) dengan analisis data menggunakan data panel yang dianalisis dengan regresi data panel, sedangkan kontribusi Pariwisata terhadap PDRB direpresentasikan oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tiap Kabupaten/Kota. Ruang lingkup penelitian ini menggunakan data kuantitatif sekunder dari 5 Kabupaten dan 1 Kota di wilayah eks Karesidenan Kedu, dari tahun 2017 hingga 2024. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pajak Pariwisata dan Retribusi Pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sementara variabel Jumlah Wisatawan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD. Sedangkan variabel Jumlah Obyek Wisata memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD. Temuan ini menegaskan bahwa penerimaan daerah melalui Pajak Pariwisata dan Retribusi Pariwisata merupakan instrumen penting dalam mendukung naiknya PAD, sedangkan Jumlah Wisatawan berpotensi menekan penerimaan PAD melalui Sektor Pariwisata. Sementara itu banyak atau sedikitnya Jumlah Obyek Wisata tidak memiliki dampak yang bermakna secara statistik terhadap naik-turunnya PAD. Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB menunjukkan hasil yang beragam pada tiap Kabupaten/Kota eks Karesidenan Kedu. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas instansi untuk memaksimalkan promosi wisata dengan cara penawaran paket kunjungan ke wisatawan dengan kunjungan ke beberapa obyek wisata yang sudah termasuk dengan penginapan, serta didukung dengan peningkatan infrastruktur dan fasilitas publik guna menjamin kenyamanan wisatawan sehingga melakukan kunjungan berulang. Secara bersamaan, perlu dilakukan digitalisasi pada sistem pajak dan retribusi agar tidak terjadi kebocoran.