Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pemasalahan-permasalahan, salah satunya adalah ketimpangan pendapatan. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi saja namun juga dengan memperhatikan aspek pemerataan pendapatan. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang memiliki masalah ketimpangan pendapatan tertinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020-2022. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis estimasi regresi data panel dengan model terpilih fixed effect (FEM) setelah melalui uji Chow dan uji Hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan serta jumlah penduduk dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Secara simultan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Indeks Pembangunan manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap ketiimpangan pendapatan.

Kata kunci: Ketimpangan Pendapatan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Indeks pembangunan Manusia (IPM)