Penelitian ini berjalan dari Indonesia sebagai negara agraris dimana sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah melalui program food estate berupaya mengatasi krisis pangan. Program food estate atau swasembada pangan sudah ada sejak tiga dekade lamanya, namun pada pelaksananaannya justru menimbulkan kerusakan terutama pada pelaksanaannya di lahan gambut. Lahan Gambut memiliki peran strategis bagi lingkungan karena dapat menyerap karbon yang cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan food estate dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya menangani krisis pangan serta mengatasi kerusakan lahan gambut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan undang – undang dan historis. Hasil penelitian Hasil penelitian menunjukan bahwa belum ada peraturan khusus yang mengatur program food estate, namun program food estate disebutkan dalam Undang – undang No 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 yang menyebutkan food estate sebagai proyek stategis negara dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 7 Tahun 2021 yang didalamnya mengatur tentang kawasan hutan yang digunakan untuk food estate. Dimana seharusnya untuk ukuran program yang besar pemerintah semestinya membuat aturan yang berdiri sendiri. Pada bab pertanggung jawaban pemerintah terhadap lahan gambut yang rusak, pemerintah telah berupaya dengan program restorasi gambut dan pembentukan badan restorasi gambut untuk memudahkan monitoring. Meskipun demikian diharapkan dalam membuat program food estate pemerintah lebih memperhatikan lahan yang digunakan sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan seperti pada lahan gambut.