Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan manajemen karier Aparatur Sipil Negara berbasis sistem merit di Pemerintah Kabupaten Boyolali serta efektivitas produk hukum pendukungnya. Melalui metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan perundang-undangan, data dikumpulkan di BKPSDM dan Setda Kabupaten Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara tataran normative dengan realitas empiris di lapangan. Secara normatif, tata kelola birokrasi diupayakan objektif melalui mekanisme seleksi jabatan tinggi secara terbuka dan penggunaan aplikasi kinerja elektronik. Namun secara faktual, objektivitas tersebut terdistorsi pada proses pengisian jabatan menengah. Kondisi ini disebabkan oleh ketiadaan pemetaan talenta secara komprehensif yang faktanya baru mencakup sampel seratus orang pejabat. Kekosongan data pengukur ini memicu dominasi diskresi pimpinan dan memunculkan anomali lompatan karier. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, produk hukum daerah terkait belum efektif akibat kelemahan rumusan pendelegasian wewenang, keterbatasan anggaran, sikap apatis aparatur, serta kuatnya hambatan kultural berupa budaya ewuh-pakewuh dan primordialisme. Penelitian ini merekomendasikan percepatan pemenuhan basis data talenta, penyempurnaan regulasi daerah, dan transformasi budaya kerja birokrasi.